DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR

Abstrak

Pelayanan kesehatan publik di Indonesia bertujuan menjamin hak pasien, termasuk hak atas informasi, informed consent, keterlibatan dalam keputusan medis, dan perlindungan privasi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan pemenuhan hak pasien belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan publik di Kota Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan 10 informan kunci dari tenaga kesehatan, pengelola fasilitas, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dianalisis secara tematik menggunakan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman normatif tenaga kesehatan terhadap hak pasien ada, tetapi implementasinya masih bersifat administratif. Hak pasien atas informasi, informed consent, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan privasi belum terpenuhi secara substansial. Hambatan struktural, seperti keterbatasan SDM dan fasilitas, serta budaya paternalistik menjadi faktor utama yang membatasi implementasi hak pasien. Mekanisme pengaduan tersedia namun sosialisasinya kurang, sehingga akses pasien terhadap perlindungan hukum terbatas. Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi hukum kesehatan dan praktik pelayanan, yang memerlukan penguatan melalui literasi hukum pasien, kapasitas tenaga kesehatan, sistem pengaduan efektif, dan pengawasan internal yang berfokus pada hak pasien. Temuan ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.